# ANALISIS HUKUM: KLAUSUL KERAHASIAAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

**Diproses oleh:** LegalMind AI v1.1.1  
**Tanggal:** 11 November 2025  
**Kategori:** Hukum Perjanjian Internasional & Hukum Perdata Indonesia

---

## 📋 RINGKASAN EKSEKUTIF

Klausul kerahasiaan (confidentiality clause/non-disclosure clause) dalam perjanjian internasional **ADALAH SAH DAN LEGAL** sepanjang tidak bertentangan dengan:
1. Kepentingan umum
2. Kewajiban hukum untuk disclosure
3. Prinsip-prinsip ketertiban umum (ordre public)

---

## 1️⃣ LEGALITAS KLAUSUL KERAHASIAAN

### A. Menurut Hukum Indonesia

#### ✅ **DASAR HUKUM YANG MEMBOLEHKAN:**

**1. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)**
- **Pasal 1338 ayat (1)**: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*
  - Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
  - Para pihak bebas menentukan isi perjanjian, termasuk klausul kerahasiaan

**2. Pasal 1320 KUH Perdata - Syarat Sah Perjanjian:**
- ✅ Kesepakatan para pihak
- ✅ Kecakapan untuk membuat perikatan
- ✅ Suatu hal tertentu (objek perjanjian)
- ✅ Sebab yang halal (causa yang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, ketertiban umum)

**3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**
- **Pasal 26**: Melindungi data pribadi dan informasi elektronik
- Mendukung perlindungan informasi rahasia dalam kontrak elektronik

**4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)**
- Mengakui pentingnya kerahasiaan data
- Mendukung klausul kerahasiaan untuk melindungi data pribadi

**5. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang**
- **Pasal 3**: Melindungi informasi yang bersifat rahasia
- Mendukung perjanjian kerahasiaan (NDA) untuk melindungi rahasia dagang

#### ⚖️ **KESIMPULAN HUKUM INDONESIA:**
**KLAUSUL KERAHASIAAN ADALAH SAH DAN DIAKUI** selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata.

---

### B. Menurut Hukum Internasional

#### ✅ **PRINSIP-PRINSIP YANG MENDUKUNG:**

**1. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional**
- **Pasal 26**: *Pacta sunt servanda* - Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak
- **Pasal 27**: Pihak tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya untuk menghindari kewajiban perjanjian

**2. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts**
- **Article 2.1.15**: Mendukung kebebasan berkontrak
- **Article 1.7**: Prinsip itikad baik (good faith) dalam perdagangan internasional
- **Article 2.1.16**: Mengakui klausul kerahasiaan sebagai bagian dari kontrak komersial

**3. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration**
- **Article 34**: Mengakui kerahasiaan dalam arbitrase internasional
- Mendukung perjanjian kerahasiaan dalam sengketa komersial

**4. Praktik Perdagangan Internasional**
- Non-Disclosure Agreements (NDA) adalah standar dalam transaksi internasional
- Diakui di semua yurisdiksi utama (AS, EU, UK, Singapura, Hong Kong)

#### ⚖️ **KESIMPULAN HUKUM INTERNASIONAL:**
**KLAUSUL KERAHASIAAN ADALAH STANDAR PRAKTIK** yang diakui dan dilindungi secara universal.

---

## 2️⃣ BATASAN DAN PENGECUALIAN KLAUSUL KERAHASIAAN

### ⚠️ **KAPAN KLAUSUL KERAHASIAAN TIDAK BERLAKU:**

#### A. Pengecualian Berdasarkan Hukum Indonesia

**1. Kewajiban Disclosure kepada Otoritas:**
- **Pasal 1339 KUH Perdata**: Perjanjian tunduk pada kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang
- **UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU**: Wajib lapor transaksi mencurigakan
- **UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak**: Wajib lapor SPT dan dokumen pendukung
- **UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik**: Kewajiban audit dan pelaporan

**2. Kepentingan Umum (Public Interest):**
- **Pasal 1337 KUH Perdata**: Perjanjian dengan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah batal
- Contoh: Perjanjian yang menyembunyikan tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme

**3. Proses Peradilan:**
- **Pasal 1909 KUH Perdata**: Kewajiban memberikan kesaksian di pengadilan
- **HIR Pasal 139**: Hakim dapat memerintahkan penyerahan dokumen
- Klausul kerahasiaan tidak dapat menghalangi proses peradilan

**4. Informasi yang Sudah Publik:**
- Informasi yang sudah menjadi domain publik tidak lagi dilindungi
- Prinsip: "You cannot keep secret what is already public"

#### B. Pengecualian Berdasarkan Hukum Internasional

**1. Mandatory Disclosure Requirements:**
- Securities regulations (untuk perusahaan publik)
- Anti-money laundering (AML) regulations
- Tax reporting obligations (CRS, FATCA)
- Competition law investigations

**2. Court Orders dan Legal Process:**
- Subpoena atau perintah pengadilan
- Discovery dalam litigasi
- Investigasi kriminal

**3. Whistleblower Protection:**
- EU Whistleblower Directive 2019/1937
- US Dodd-Frank Act
- Perlindungan bagi pelapor pelanggaran hukum

---

## 3️⃣ KONSEKUENSI PELANGGARAN KLAUSUL KERAHASIAAN

### A. Sanksi Hukum Perdata

**1. Wanprestasi (Breach of Contract)**
- **Pasal 1243 KUH Perdata**: Ganti rugi karena tidak memenuhi perikatan
- **Pasal 1246 KUH Perdata**: Biaya, rugi, dan bunga

**Komponen Ganti Rugi:**
- 💰 **Damnum emergens**: Kerugian nyata yang diderita
- 💰 **Lucrum cessans**: Keuntungan yang hilang
- 💰 **Bunga**: Sejak pelanggaran terjadi

**2. Specific Performance**
- **Pasal 1266 KUH Perdata**: Pembatalan perjanjian
- Injunction (perintah pengadilan untuk menghentikan pelanggaran)

**3. Liquidated Damages**
- Klausul penalti yang disepakati dalam kontrak
- Contoh: "Pelanggaran kerahasiaan dikenakan denda USD 100,000 per insiden"

### B. Sanksi Pidana (Jika Berlaku)

**1. Pembocoran Rahasia Dagang**
- **UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 17**: Pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 300 juta

**2. Pelanggaran Data Pribadi**
- **UU No. 27 Tahun 2022 (PDP) Pasal 67**: Pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar

**3. Pembocoran Informasi Elektronik**
- **UU ITE Pasal 32**: Pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp 2 miliar

### C. Remedies Internasional

**1. Arbitrase Internasional**
- Penyelesaian sengketa melalui ICC, SIAC, LCIA
- Putusan arbitrase dapat dieksekusi di 160+ negara (Konvensi New York 1958)

**2. Injunctive Relief**
- Preliminary injunction (perintah sementara)
- Permanent injunction (perintah permanen)

**3. Damages**
- Compensatory damages (ganti rugi kompensasi)
- Punitive damages (ganti rugi hukuman - di beberapa yurisdiksi)
- Exemplary damages (ganti rugi teladan)

---

## 4️⃣ BEST PRACTICES: MENYUSUN KLAUSUL KERAHASIAAN YANG BAIK

### ✅ **ELEMEN PENTING KLAUSUL KERAHASIAAN:**

#### 1. **Definisi Informasi Rahasia yang Jelas**

```
"Informasi Rahasia" berarti semua informasi, baik tertulis maupun lisan, 
yang diungkapkan oleh satu pihak kepada pihak lain, termasuk namun tidak 
terbatas pada:
a) Informasi teknis, komersial, dan finansial
b) Rencana bisnis, strategi pemasaran
c) Data pelanggan dan supplier
d) Kekayaan intelektual
e) Informasi yang ditandai sebagai "CONFIDENTIAL"
```

#### 2. **Pengecualian yang Jelas**

```
Kewajiban kerahasiaan TIDAK berlaku untuk informasi yang:
a) Sudah menjadi domain publik tanpa kesalahan Penerima
b) Sudah dimiliki Penerima sebelum pengungkapan
c) Diterima dari pihak ketiga secara sah
d) Dikembangkan secara independen oleh Penerima
e) Wajib diungkapkan berdasarkan hukum atau perintah pengadilan
```

#### 3. **Kewajiban Para Pihak**

```
Penerima wajib:
a) Menjaga kerahasiaan dengan standar yang sama seperti informasi 
   rahasia miliknya sendiri
b) Hanya menggunakan untuk tujuan yang disepakati
c) Membatasi akses hanya kepada karyawan yang memerlukan (need-to-know basis)
d) Mengembalikan atau menghancurkan informasi setelah perjanjian berakhir
```

#### 4. **Durasi Kerahasiaan**

```
Kewajiban kerahasiaan berlaku selama:
a) Jangka waktu perjanjian, DAN
b) [3/5/10] tahun setelah berakhirnya perjanjian
c) Untuk rahasia dagang: selama informasi tetap bersifat rahasia
```

#### 5. **Permitted Disclosure**

```
Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada:
a) Otoritas pemerintah yang berwenang (dengan pemberitahuan kepada Pengungkap)
b) Penasihat profesional (pengacara, akuntan) yang terikat kewajiban kerahasiaan
c) Pihak ketiga dengan persetujuan tertulis Pengungkap
```

#### 6. **Remedies dan Sanksi**

```
Pelanggaran klausul ini akan mengakibatkan:
a) Ganti rugi aktual yang dapat dibuktikan
b) Liquidated damages sebesar USD [jumlah] per pelanggaran
c) Injunctive relief (perintah pengadilan)
d) Biaya hukum dan attorney fees
```

#### 7. **Governing Law dan Dispute Resolution**

```
a) Perjanjian ini tunduk pada hukum [Indonesia/Singapura/England]
b) Sengketa diselesaikan melalui arbitrase di [BANI/SIAC/ICC]
c) Bahasa arbitrase: [Indonesia/Inggris]
d) Tempat arbitrase: [Jakarta/Singapura/London]
```

---

## 5️⃣ COMPLIANCE DAN PERLINDUNGAN

### 🛡️ **LANGKAH-LANGKAH COMPLIANCE:**

#### A. Untuk Perusahaan

**1. Internal Policies:**
- Buat kebijakan kerahasiaan internal
- Training karyawan tentang kewajiban kerahasiaan
- Sistem klasifikasi informasi (Public, Internal, Confidential, Highly Confidential)

**2. Technical Safeguards:**
- Enkripsi data
- Access control dan authentication
- Data loss prevention (DLP) systems
- Audit trails dan monitoring

**3. Legal Safeguards:**
- NDA dengan karyawan, kontraktor, vendor
- Klausul kerahasiaan dalam employment contracts
- Exit procedures untuk karyawan yang keluar

#### B. Untuk Individu

**1. Sebelum Menandatangani:**
- ✅ Baca dan pahami seluruh klausul
- ✅ Identifikasi informasi yang dikecualikan
- ✅ Pastikan durasi kerahasiaan wajar
- ✅ Konsultasi dengan pengacara jika perlu

**2. Selama Perjanjian Berlaku:**
- ✅ Dokumentasikan semua informasi yang diterima
- ✅ Simpan informasi rahasia dengan aman
- ✅ Jangan mengungkapkan tanpa izin tertulis
- ✅ Laporkan jika ada permintaan disclosure dari otoritas

**3. Setelah Perjanjian Berakhir:**
- ✅ Kembalikan atau hancurkan semua informasi rahasia
- ✅ Dapatkan konfirmasi tertulis
- ✅ Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku sesuai durasi yang disepakati

---

## 6️⃣ STUDI KASUS

### 📚 **Kasus 1: Pelanggaran NDA oleh Mantan Karyawan**

**Fakta:**
- PT A menandatangani NDA dengan karyawan B
- B keluar dan bergabung dengan kompetitor
- B membocorkan daftar klien dan strategi pricing PT A

**Putusan:**
- B dinyatakan melanggar NDA
- Diwajibkan membayar ganti rugi Rp 500 juta
- Injunction: dilarang menggunakan informasi PT A

**Pelajaran:**
- NDA tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir
- Ganti rugi dapat substantial jika kerugian dapat dibuktikan

---

### 📚 **Kasus 2: Disclosure untuk Compliance**

**Fakta:**
- Perusahaan X dan Y memiliki NDA
- Otoritas pajak meminta dokumen yang termasuk informasi rahasia
- X mengungkapkan tanpa persetujuan Y

**Putusan:**
- X tidak melanggar NDA
- Disclosure untuk compliance dengan hukum adalah pengecualian yang sah
- Namun X seharusnya memberitahu Y terlebih dahulu (best practice)

**Pelajaran:**
- Kewajiban hukum mengalahkan klausul kerahasiaan
- Komunikasi dengan pihak lain tetap penting

---

## 7️⃣ KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### ✅ **KESIMPULAN:**

1. **Klausul kerahasiaan ADALAH SAH dan LEGAL** menurut hukum Indonesia dan internasional

2. **TIDAK MELAWAN HUKUM** sepanjang:
   - Memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata
   - Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
   - Tidak menghalangi kewajiban disclosure kepada otoritas

3. **Batasan dan pengecualian HARUS JELAS** dalam perjanjian

4. **Pelanggaran dapat berakibat serius**: ganti rugi, sanksi pidana, injunction

---

### 💡 **REKOMENDASI:**

#### Untuk Pihak yang Mengungkapkan Informasi (Disclosing Party):

1. ✅ **Gunakan NDA tertulis** - jangan hanya verbal
2. ✅ **Definisikan informasi rahasia dengan jelas**
3. ✅ **Tentukan durasi yang wajar** (3-5 tahun untuk informasi komersial)
4. ✅ **Sertakan liquidated damages** untuk deterrence
5. ✅ **Pilih governing law dan arbitrase** yang menguntungkan
6. ✅ **Monitor compliance** secara berkala

#### Untuk Pihak yang Menerima Informasi (Receiving Party):

1. ✅ **Negosiasikan pengecualian yang jelas**
2. ✅ **Pastikan durasi tidak terlalu panjang**
3. ✅ **Minta carve-out untuk informasi yang sudah dimiliki**
4. ✅ **Batasi liability** (cap on damages jika memungkinkan)
5. ✅ **Dokumentasikan semua informasi yang diterima**
6. ✅ **Buat sistem internal untuk compliance**

#### Untuk Kedua Belah Pihak:

1. ✅ **Konsultasi dengan pengacara** sebelum menandatangani
2. ✅ **Pastikan mutual NDA** jika kedua pihak saling berbagi informasi
3. ✅ **Review berkala** - update NDA jika ada perubahan regulasi
4. ✅ **Training karyawan** tentang kewajiban kerahasiaan
5. ✅ **Dokumentasi yang baik** - simpan semua korespondensi
6. ✅ **Komunikasi terbuka** - diskusikan jika ada keraguan

---

## 8️⃣ REFERENSI HUKUM

### 📖 **Peraturan Perundang-undangan Indonesia:**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
   - Pasal 1320, 1337, 1338, 1339, 1243, 1246, 1266, 1909

2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

5. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

### 📖 **Instrumen Internasional:**

1. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

2. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016

3. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

4. New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958

---

## 📞 DISCLAIMER

Analisis ini bersifat umum dan edukatif. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan:
- Pengacara yang berpengalaman dalam hukum kontrak internasional
- Notaris untuk legalisasi dokumen
- Konsultan hukum perusahaan untuk compliance

---

**Dihasilkan oleh:** LegalMind AI - Indonesian Legal AI Assistant  
**Versi:** 1.1.1  
**Powered by:** VersaLaw2 + MayaLaw + Maya Wisdom  
**Tanggal:** 11 November 2025

---

## 🎯 JAWABAN SINGKAT UNTUK PERTANYAAN ANDA:

### ❓ **Apakah klausul kerahasiaan melawan hukum?**
**TIDAK.** Klausul kerahasiaan adalah SAH dan LEGAL menurut hukum Indonesia (Pasal 1338 KUH Perdata) dan hukum internasional.

### ❓ **Apa yang bisa kita lakukan dengan perjanjian yang mengharuskan menjaga kerahasiaan?**

**ANDA DAPAT:**
1. ✅ **Menandatangani dan mematuhi** - jika syarat-syaratnya wajar
2. ✅ **Negosiasikan** - minta perubahan klausul yang terlalu memberatkan
3. ✅ **Minta pengecualian** - untuk disclosure yang diwajibkan hukum
4. ✅ **Batasi durasi** - jangan terlalu panjang (3-5 tahun adalah wajar)
5. ✅ **Konsultasi pengacara** - sebelum menandatangani

**ANDA TETAP DAPAT MENGUNGKAPKAN INFORMASI JIKA:**
1. ✅ Diwajibkan oleh hukum (pajak, AML, dll)
2. ✅ Ada perintah pengadilan
3. ✅ Untuk kepentingan umum (whistleblowing)
4. ✅ Informasi sudah menjadi domain publik
5. ✅ Dengan persetujuan tertulis pihak lain

---

**KESIMPULAN AKHIR:**  
Klausul kerahasiaan adalah **ALAT HUKUM YANG SAH** untuk melindungi informasi bisnis. Namun, klausul ini **TIDAK ABSOLUT** dan memiliki batasan-batasan yang jelas berdasarkan hukum dan kepentingan umum.

**Kunci sukses:** Pastikan klausul kerahasiaan **SEIMBANG, JELAS, dan WAJAR** bagi kedua belah pihak.
